Pembatasan Waktu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Dominus Litis Penuntut Umum

Permasalahan yang cukup menarik terkait penegakan hukum pada perkara pidana saat ini berkenaan dengan keterpenuhan kepastian hukum terhadap hak-hak tersangka dalam konteks penegakan Hukum HAM dengan keselarasan pada efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian suatu perkara Pidana. Hal ini cukup menjadi perhatian karena terdapat beberapa fakta penanganan suatu pelanggaran hukum dianggap cukup berbelit-belit penyelesaiannya dan cukup memakan waktu lama bahkan terdapat perkara yang sampai bertahun-tahun belum selesai diproses oleh aparat penegak hukum. Terhadap lamanya suatu proses penyelesaian perkara tentu saja berbanding lurus dengan kerugian yang dialami oleh subjek yang ditetapkan sebagai pelaku dugaan pelanggarannya. Bagaimana tidak penetapan seseorang sebagai tersangka tidak jarang berlangsung cukup lama, sehingga seseorang bisa seumur hidup menyandang status sebagai tersangka. Terlebih jika perkara tersebut berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap hak-hak tersangka merupakan hal yang seharusnya menjadi salah satu fokus perhatian aparat penegakkan hukum selain fokus pada proses pembuktian perkaranya, hal ini dikarenakan negara menjamin hak-hak tersangka harus dilindungi dan ditegakkan selama proses penyelesaian perkara hukum.