Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat memecahkan kebuntuan dalam penanganan koneksitas maupun koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditur di lingkungan TNI sehingga meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu, Penulis dalam buku ini menyampaikan gagasan agar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat memantapkan tugas dan fungsinya, serta mendukung amanat dalam peraturan perundang-undangan berupa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sistem penuntutan tunggal (single prosecution system) oleh Kejaksaan.
Hukum
Eksistensi Jampidmil dalam Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat dan Penanganan Perkara Koneksitas
Rp83,000.00
+ Free ShippingPembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat memecahkan kebuntuan dalam penanganan koneksitas maupun koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditur di lingkungan TNI sehingga meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu, Penulis dalam buku ini menyampaikan gagasan agar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat memantapkan tugas dan fungsinya, serta mendukung amanat dalam peraturan perundang-undangan berupa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sistem penuntutan tunggal (single prosecution system) oleh Kejaksaan.
